o Dasar Hukum:

•  Kep.Meninvestasi/Kepala BKPM No.37 tahun 1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian persetujuan dan fasilitasi serta perijinan pelaksanaan penanaman modal kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi

•  Kep.Meninvestasi/Kepala BKPM No.38 tahun 1999 tentang pedoman dan tata cara permohonan penanaman modal yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing

•  Perda No 29 tahun 2002 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Tehnis Prop Banten

•  Kep Gubernur Banten No. 03 Tahun 2001 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Provinsi Banten

   o  Persyaratan:

1.

Formulir RPTKA

2.

Copy SP PMA/PMDN dan perubahan yang menunjukan TKWNAP disetujui

3.

Fotocopy ate pendirian perusahaan

4.

Laporan periode terakhir/laporan tahunan (A.3) untuk KPWNA

5.

Khusus bagi jabatan-jabatan di sektor pertambangan dan energi sub sektor minyak dan gas bumi, sektor jasa pelayanan medik, melampiri rekomendasi dari ditjen yang bersangkutan

6.

Khusus bagi pemohon perpanjangan/penambahan perubahan RPTKA

o   fotocopy RPTKA sebelumnya

o   alasan pelaporan diklat

o  bukti laporan ketenagakerjaan yang telah disyahkan oleh kantor/instansi yang berwenang setempat

o Prosedur:

1.

Berkas permohonan disampaikan kepada Gubernur Banten cq Kepala BKPMD Provinsi Banten

2.

Berkas permohonan diproses

3.

Penandatanganan IKTA dan pengembalian berkas yang sudah ditandatangani tersebut

4.

IKTA disampaikan kepada pemohon dan tembusannya disampaikan kepada BKPM Pusat dan instansi yang terkait.

  o Biaya

Belum ada ketentuan

  o Waktu

5 hari kerja